KONVENSI WINA 1969 PDF

Konvensi ini berlaku untuk perjanjian antara Serikat. Pasal 2 Pasal 2 Penggunaan istilah penggunaan istilah 1. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tentang penggunaan istilah-istilah dalam Konvensi ini adalah tanpa prasangka terhadap penggunaan istilah-istilah atau makna yang dapat diberikan kepada mereka dalam hukum internal dari setiap Negara. Pasal 4 Pasal 4 Non-retroactivity dari Konvensi Non-retroactivity dari Konvensi Tanpa mengesampingkan penerapan setiap peraturan yang ditetapkan dalam Konvensi ini yang akan menjadi subjek perjanjian hukum internasional secara independen di bawah Konvensi, Konvensi berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian yang menyimpulkan oleh Negara setelah berlakunya Konvensi ini berkaitan dengan Negara-negara tersebut. Penerapan tanpa mengesampingkan setiap peraturan yang ditetapkan dalam Konvensi ini yang akan menjadi subjek hukum perjanjian internasional secara independen di bawah Konvensi, Konvensi berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian yang menyimpulkan oleh Negara setelah berlakunya Konvensi ini berkaitan dengan Negara-negara tersebut. Pasal 5 Pasal 5 Perjanjian-perjanjian yang membentuk organisasi internasional dan perjanjian Perjanjian yang diadopsi dalam Membentuk organisasi dan perjanjian internasional yang diadopsi dalam organisasi internasional organisasi internasional Konvensi ini berlaku untuk setiap perjanjian yang merupakan instrumen konstituen organisasi internasional dan kepada setiap perjanjian diadopsi dalam sebuah organisasi internasional tanpa mengurangi peraturan terkait dari organisasi.

Author:Dozshura Tojadal
Country:Turkey
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):13 June 2014
Pages:265
PDF File Size:9.72 Mb
ePub File Size:20.9 Mb
ISBN:739-9-49290-655-1
Downloads:71479
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Gakree



Atas dasar tersebut, maka dibuatlah ketentuan atas hubungan tersebut yang dapat mengikat dua atau beberapa pihak dalam satu perjanjian yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Ketentuan tersebut dikenal dengan istilah perjanjian internasional. Usaha untuk saling menghormati, berhubungan, bekerja sama dan berdampingan dengan damai antar bangsa — bangsa di dunia dapat diwujudkan dengan bantuan perjanjian Internasional.

Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak, diadakan oleh masyarakat dari bangsa — bangsa dan tujuannya untuk mengakibatkan hukum tertentu. Pihak — pihak tersebut berupa beberapa negara atau juga organisasi internasional.

Latar Belakang Konvensi Internasional Wina Sejarah perjanjian internasional dimulai dengan konvensi yang diadakan di Wina, Austria pada tahun dan dianggap sebagai induk perjanjian internasional. Konvensi Wina atau Vienna Convention on The Law of Treaties adalah suatu perjanjian yang mengatur mengenai hukum internasional antar negara sebagai subjek hukum internasional yang berlangsung pada 23 Mei dan memasuki into force pada 27 Januari Sebelum diadakan konvensi Wina ini perjanjian antar negara secara bilateral dan multilateral diselenggarakan dengan dasar asas — asas dan persetujuan dari negara — negara yang terlibat di dalamnya.

Perjanjian internasional antar negara sebelum tahun diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang dasarnya ada pada praktek negara dan pada keputusan — keputusan dari Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional yang sudah tidak lagi eksis, juga didasarkan pada pendapat para ahli hukum internasional.

Selama 20 tahun persiapan, beberapa versi draft dari konvensi dan komentar disiapkan oleh petugas pelapor khusus dari ILC. Pada tahun , ILC telah mengadopsi 75 draft artikel yang membentuk dasar dari pekerjaan finalnya. Selama dua sesi di tahun dan , Konvensi Wina telah lengkap sehingga dapat diterapkan pada 22 Mei dan dibuka penanda tanganan pada keesokan harinya.

Konvensi Wina dianggap sebagai induk dari perjanjian internasional kerena pertama kali memuat mengenai ketentuan — ketentuan atau code of conduct yang mengikat sehubungan dengan perjanjian internasional.

Konvensi ini mengatur semua hal terkait perjanjian internasional mulai dari ratifikasi, reservasi sampai ketentuan mengenai pengunduran diri negara dari suatu perjanjian yang dilakukan secara internasional, contohnya ketika Amerika Serikat mengundurkan diri dari Vienna Convention pada tahun yang lalu. Keberadaan konvensi ini membuat perjanjian antar negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan yang berlaku secara internasional, tetapi diatur oleh suatu perjanjian yang mengikat, menuntut nilai kepatuhan tinggi dari negara — negara anggotanya dan hanya bisa diubah jika ada persetujuan dari seluruh negara anggota konvensi Wina tersebut.

Hal ini membuat sejarah perjanjian internasional tidak lagi sama seperti aturan pada kebiasaan internasional sebelumnya yang dapat berubah apabila ada tren internasional yang baru. Hal — hal yang dapat membatalkan perjanjian bisa terjadi apabila terjadi kecurangan, pelanggaran, pihak yang dirugikan dan ancaman dari satu pihak. Sementara penyebab berakhirnya perjanjian adalah jika salah satu pihak punah, masa perjanjian habis, salah satu atau kedua pihak ingin mengakhiri dan ada pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya.

Dengan demikian Vienna Convention dalam sejarah perjanjian internasional dianggap sebagaii induk dari pengaturan mengenai perjanjian internasional. Konvensi ini juga merupakan konvensi pertama yang berisi pengaturan perjanjian internasional baik pengaturan secara taknis maupun material dan berisi ketentuan yang merupakan kumpulan dari berbagai kebiasaan internasional yang berlaku selama ini, yang berkaitan dengan perjanjian internasional.

Peserta Perjanjian Internasional Hingga Januari dalam sejarah perjanjian internasional, Vienna Convention telah diratifikasi oleh negara dan sejumlah 15 negara telah menanda tangani namun belum meratifikasi konvensi tersebut. PRC kemudian ditambahkan ke dalam konvensi. Sebanyak 66 anggota PBB belum menanda tangani ataupun meratifikasi Konvensi tersebut. Ketahui juga mengenai sejarah perjanjian Hudaibiyah , sejarah perjanjian Pangkor , sejarah perjanjian Aqabah dan sejarah perundingan Roem-Roijen.

Artikel pertama membatasi penerapan dari konvensi kepada perjanjian tertulis antara negara — negara, tidak termasuk perjanjian yang diadakan antara negara dan organisasi internasional atau antar organisasi internasional itu sendiri. Bahkan negara — negara yang belum meratifikasinya mengetahui tingkat signifikansinya.

Contohnya, Amerika Serikat mengakui bagian dari konvensi yaitu merupakan hukum yang mengikat semua negara. Di India, Pengadilan Tertinggi juga mengakui status dari konvensi tersebut. Lingkup Konvensi Cakupan dari konvensi Wina terbatas, hanya diaplikasikan kepada perjanjian yang disimpulkan antara negara — negara sehingga tidak mencakup persetujuan antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi itu sendiri, sebagaimana telah disebut di atas.

Walaupun demikian, jika ada peraturan yang mengikat secara independen organisasi — organisasi tersebut, peraturan tersebut tetap ada. Juga berlaku pada perjanjian antara organisasi antar pemerintah. Walaupun demikian, persetujuan antara negara dan organisasi internasional atau antar organisasi tersebut akan diatur oleh jika Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations memasuki tahap into force.

Dalam sejarah perjanjian internasional mengandung peraturan mengenai entitas apa yang dapat menandatangani, meratifikasi atau menyetujui. Dalam kasus langka ada daftar eksplisit dari entitas yang dibatasi tersebut. Lebih umum lagi bahwa tujuan dari penandatanganan adalah bahwa perjanjian tersebut tidak dibatasi kepada negara tertentu saja terlihat dari istilah yang menyatakan bahwa perjanjian dibuka untuk penandatanganan kepada negara — negara yang bersedia menerima ketentuannya.

Jika perjanjian dibatasi untuk para anggota PBB atau pihak — pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, maka tidak ada ambiguitas. Akan tetapi terjadi suatu kesulitan sehubungan dengan adanya kemungkinan partisipasi dalam sejarah perjanjian internasional ketika suatu entitas yang tampaknya bukan negara tidak dapat diterima di PBB atau pada Statuta Mahkamah Internasional karena alasan oposisi, politik, alasan dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau belum mengajukan keanggotaan.

Kesulitan tidak terjadi ketika menyangkut keanggotaan dalam badan — badan khusus dan tidak ada prosedur veto, maka sejumlah negara tersebut menjadi anggota badan — badan khusus dan pada dasarnya menjadi diakui sebagai negara — negara oleh komunitas internasional. Karena itulah untuk memungkinkan perluasan partisipasi, sejumlah konvensi juga menetapkan keterbukaan mereka bagi anggota negara yang berasal dari badan — badan khusus.

AMERICA MESTIZA EL PAIS DEL FUTURO WILLIAM OSPINA PDF

KONVENSI WINA 1969 PDF

Wisnu Aryo Dewanto, S. Memiliki wilayah; 2. Memiliki penduduk; 3. Memiliki pemerintahan; dan 4. Memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Kesepakatan internasional 2.

PT4115 PDF

Sejarah Perjanjian Internasional Konvensi Wina 1969

Kagajora Article 35 Treaties providing for obligations for third States An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing. Vienna Convention on the Law of Treaties — Wikipedia Article 45 Loss of a right to invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty A State may no longer invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty under articles 46 to 50 or articles 60 and 62 if, after becoming aware of the facts: Article 63 Severance of diplomatic or consular relations The severance of diplomatic or consular relations between parties to a treaty does not affect the legal relations established between them by the treaty except in so far as the existence of diplomatic or consular relations is indispensable for the application of the treaty Article 64 Emergence of a new peremptory norm of general international law jus cogens If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict kinvensi that norm becomes void and terminates. Article 1 restricts the application konvenei the Convention to written konvejsi between States, excluding treaties concluded between the states and konvensi wina organizations or konvensi wina organizations themselves. Views Read Edit View history. The rules laid down in Part II apply to such an agreement except in so far as the treaty may otherwise provide. Legal materials that are collected and konvensi wina analyzed qualitatively in the form of research results and discussion are arranged systematically.

Related Articles